LINTASCAKRAWALANEWS.NET - JAKARTA — Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Cawang mengusulkan peningkatan dana operasional bagi LMK dan berharap dukungan tersebut dapat disetarakan dengan operasional RT dan RW.
Aspirasi tersebut disampaikan saat LMK Cawang beraudiensi dengan Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimi, yang merupakan wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) 5 Jakarta Timur, di Ruang Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2026).
LMK Cawang menilai peningkatan dukungan operasional diperlukan mengingat aktivitas dan tanggung jawab LMK di tengah masyarakat cukup besar. Selain menjadi wadah musyawarah, LMK juga berperan menampung aspirasi warga, membangun komunikasi dengan pemerintah, serta ikut mengawal berbagai persoalan masyarakat di tingkat kelurahan.
Dari sisi besaran dukungan, operasional LMK saat ini memiliki struktur yang berbeda dengan RT dan RW. Anggota LMK mendapatkan biaya operasional sebesar Rp1 juta per bulan, serta biaya kegiatan sesuai tugas LMK sebesar Rp1,5 juta per bulan.
Sementara itu, dukungan operasional RT pada 2026 tercatat sebesar Rp2,5 juta per bulan, sedangkan RW sebesar Rp3,125 juta per bulan.
Perbedaan tersebut menjadi perhatian LMK Cawang. Mereka berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mengevaluasi kebijakan dukungan operasional bagi LMK agar lebih proporsional dengan peran dan tanggung jawab yang dijalankan di tengah masyarakat.
LMK Cawang juga berharap keberadaan mereka tidak dianggap sebagai lembaga yang dianaktirikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Menurut mereka, LMK memiliki posisi strategis sebagai salah satu penghubung antara masyarakat dan pemerintah di tingkat kelurahan.
“Kami berharap LMK tidak dianaktirikan. Peran LMK juga penting dalam menyerap aspirasi dan membantu pemerintah mengawal persoalan masyarakat di tingkat kelurahan. Karena itu, kami berharap dana operasional LMK bisa disetarakan dengan RT dan RW,” ujar perwakilan LMK Cawang.
Menanggapi aspirasi tersebut, Abdurrahman Suhaimi menyatakan akan menampung dan memperjuangkan usulan peningkatan dana operasional LMK melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
Menurut Suhaimi, keberadaan LMK memiliki peran penting dalam menyerap serta mengawal aspirasi masyarakat di tingkat kelurahan. Karena itu, aspirasi mengenai peningkatan dukungan operasional tersebut dinilai perlu mendapat perhatian.
“LMK memiliki peran penting dalam menyerap aspirasi masyarakat dan ikut mengawal berbagai persoalan di wilayah. Aspirasi mengenai peningkatan dukungan operasional ini akan kita komunikasikan dan perjuangkan sesuai mekanisme yang ada,” ujar Suhaimi.
Suhaimi menambahkan, peningkatan dana operasional LMK tentunya perlu mempertimbangkan ketentuan peraturan yang berlaku, kemampuan keuangan daerah, serta mekanisme penganggaran di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Namun demikian, ia memastikan aspirasi tersebut akan menjadi bagian dari pembahasan untuk mencari bentuk dukungan yang lebih proporsional bagi LMK.
(RED)
CHAT ADMIN: 0857 1105 5797
