LINTASCAKRAWALANEWS.NET _ TANGERANG — Ketua DPW Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO Indonesia) Provinsi Banten, Mevi Amirullah, menyampaikan keprihatinan atas kondisi rumah Ibu Sukiyah, warga Kampung Rajeg Pabuaran RT/RW 04/001, Desa Rajeg, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang.
Berdasarkan informasi dan kondisi di lapangan, rumah yang ditempati Ibu Sukiyah membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, khususnya terkait aspek keselamatan dan kelayakan tempat tinggal.
“Ini bukan sekadar persoalan rumah yang rusak. Ini menyangkut keselamatan dan martabat seorang warga. Kalau kondisi bangunan memang sudah rapuh dan berisiko bagi penghuninya, jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah terjadi musibah. Pemeriksaan dan langkah penanganan harus dilakukan sedini mungkin,” tegas Mevi Amirullah.
Menurut Mevi, pemerintah desa, kecamatan, hingga pemerintah daerah memiliki kewenangan masing-masing untuk melakukan verifikasi, asesmen kondisi bangunan, serta menentukan bentuk penanganan atau bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami tidak ingin menghakimi atau menuduh siapa pun. Kami justru meminta pemerintah turun langsung melihat kondisi Ibu Sukiyah. Data harus diverifikasi, kondisi rumah harus diperiksa, dan apabila memang memenuhi kriteria penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau program perbaikan rumah lainnya, kami berharap prosesnya tidak dipersulit,” ujarnya.
Pers Bukan Musuh Pemerintah
Mevi menegaskan, fungsi kontrol sosial yang dijalankan pers bukan untuk mencari kesalahan pemerintah, melainkan memastikan berbagai persoalan masyarakat mendapatkan perhatian dan respons yang semestinya.
“Pers harus menjadi mata dan telinga masyarakat. Ketika ada pembangunan yang baik, kita apresiasi. Ketika ada persoalan warga yang membutuhkan perhatian, kita sampaikan. Kritik bukan permusuhan. Pertanyaan bukan ancaman. Yang kita kawal adalah kepentingan publik,” kata Mevi.
Ia juga meminta agar persoalan yang dialami Ibu Sukiyah tidak berhenti pada pemberitaan maupun dokumentasi semata. Menurutnya, informasi tersebut harus menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk melakukan pengecekan dan mengambil langkah sesuai hasil verifikasi di lapangan.
“Kami berharap setelah informasi ini sampai kepada pemerintah, ada tindak lanjut konkret. Minimal dilakukan pengecekan lapangan dan diberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai langkah yang akan ditempuh. Jangan sampai persoalan seperti ini baru menjadi perhatian ketika sudah viral atau setelah terjadi korban,” tegasnya.
Keselamatan Warga Harus Menjadi Prioritas
Mevi Amirullah menambahkan, persoalan rumah tidak layak huni bukan semata-mata mengenai kondisi fisik bangunan, tetapi juga berkaitan dengan keselamatan dan kelayakan hidup masyarakat.
Menurutnya, pemerintah memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa pembangunan benar-benar hadir hingga ke lapisan masyarakat yang membutuhkan.
“Rumah yang layak bukan kemewahan. Keselamatan warga adalah kepentingan bersama. IWO Indonesia Provinsi Banten akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional, independen, kritis, dan berimbang. Kami akan mengawal persoalan ini sampai ada kejelasan,” pungkasnya.
(Adul/Bid. Humas IWO Indonesia Provinsi Banten)
CHAT ADMIN: 0857 1105 5797
